Etika Bisnis #

Nama: Adhila Rachmasari

Npm: 10214218

Kelas: 3EA31

1. Peran StakeHolder dalam Pengelolaan Pariwisata

Peran Pemerintah

Pariwisata merupakan salah satu aspek penting dalam suatu wilayah. Bila dikembangkan dengan baik maka akan menjadi suatu potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah dalam pengembangannya. Pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang terencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan cultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu Negara (Selo Soemardjan, dalam Spillane, 1987).

Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri. Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi stakeholder yang lain di dalam memainkan peran masing-masing.

Pengembangan daerah pariwisata secara tidak langsung akan menimbulkan perubahan-perubahan sosial di kalangan masyarakat setempat. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang mencakup aspek sosial untuk mencegah perubahan kearah yang negatif. Dua hal yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah dan perencana yaitu yang pertama adalah melakukan penelitian dampak sosial yang mungkin ditimbulkan untuk merancang beberapa usaha pengembangan sehingga dampak positif bisa dimaksimalkan dan dampak negatifnya diperkecil. Yang kedua adalah sejauh mungkin mengikutsertakan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengembangan. Penduduk setempat harus mengetahui bahwa mereka mempunyai kepentingan terhadap keberhasilan daerah pariwisata yang bersangkutan.

Beberapa peran yang mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Penegasan dan konsistensi tentang tata guna lahan untuk pengembangan kawasan wisata, termasuk kepastian hak kepemilikan, sistem persewaan, dan sebagainya.
2. Perlindungan lingkungan alam dan cagar budaya untuk mempertahankan daya tarik objek wisata, termasuk aturan pamanfaatan sumberdaya lingkungan tersebut.
3. Penyediaan infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara, dan angkutan) pariwisata.
4. Fasilitas fiskal, pajak, kredit, dan izin usaha yang tidak rumit agar masyarakat lebih terdorong untuk melakukan wisata dan usaha-usaha pariwisata semakin cepat berkembang.
5. Keamanan dan kenyamanan berwisata melalui penugasan polisi khusus pariwisata di kawasan-kawasan wisata dan uji kelayakan fasilitas wisata (kendaraan, jembatan, dll)
6. Jaminan kesehatan didaerah tujuan wisata melalui sertifikasi kualita lingkungan dan mutu barang yang digunakan wisatawan.
7. Penguatan kelembagaan pariwisata dengan cara memfasilitasi dan memperluas jaringan kelompok dan organisasi kepariwisataan.
8. Pendampingan dalam promosi wisata, yakni perluasan dan intensifikasi jejaring kegiatan promosi di dalam dan di luar negeri.
9. Regulasi persaingan usaha yang memungkinkan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berusaha disektor pariwisata, melindungi UKM wisata, mencegah perang tarif, dan sebaginya.
10. Pengembangan sumberdaya manusia dengan menerapkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata dan akreditasi lembaga pendidikan pariwisata.

• Stakeholder primer adalah ‘pihak dimana tanpa partisipasinya yang berkelanjutan organisasi tidak dapat bertahan.’ Contohnya Pemilik modal atau saham, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur dan pesaing atau rekanan. Menurut Clarkson, suatu perusahaan atau organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu system stakeholder primer yang merupakan rangkaian kompleks hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan yang mempunyai hak, tujuan, harapan, dan tanggung jawab yang berbeda. Perusahaan ini juga harus menjalin relasi bisnis yang baik dan etis dengan kelompok ini.

• Stakeholder sekunder didefinisikan sebagai ‘pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu penting untuk kelangsungan hidup perusahaan.’ Contohnya Pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat. Perusahaan tidak bergantung pada kelompok ini untuk kelangsungan hidupnya, tapi mereka bisa mempengaruhi kinerja perusahaan dengan mengganggu kelancaran bisnis perusahaan. Pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam pengembangan pariwisata. Pada intinya peran pemerintah yaitu memberikan pelayanan berupa penyediaan infrastruktur maupun kenyamanan dan keamanan di tempat wisata supaya para wisatawan merasa nyaman sehingga dapat sering mengunjungi tempat wisata tersebut. Dengan banyaknya wisatawan yang datang ke tempat wisata maka akan berdampak baik pada keuangan daerah yaitu dapat menambah pendapatan bagi daerah yang bersangkutan.

Peran Masyarakat

Peran masyarakat sangat diperlukan dalam mengembangkan pariwisata di suatu daerah. Untuk menjamin pelaksanaannya diperlukan suatu wadah, lembaga atau badan hukum untuk mengelola dan memanfaatkannya sebagai suatu tourist attraction (Suwantoro, 2004: 85). Peran serta masyarakat dapat terwujud karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dengan terbukanya lapangan pekerjaan dan usaha jasa wisata yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Suwantoro menjelaskan peran masyarakat dapat dilakukan secara aktif dan pasif. Peran serta aktif dilaksanakan secara langsung, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama, yang secara sadar ikut membantu program pemerintah dengan inisiatif dan kreasi mau melibatkan diri dalam kegiatan pengusahaan pariwisata atau melalui pembinaan rasa ikut memiliki dikalangan masyarakat. Peran serta pasif adalah timbulnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak lingkungan alam di sekitar tempat wisata. Upaya  peningkatan peran serta pasif dapat dilakukan melalui penyuluhan maupun dialog dengan aparat pemerintah,penyebaran informasi mengenai pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam di sekitar kawasan obyek wisata yang juga berdampak positif terhadap perekonomian. Keikutsertaan masyarakat sekitar kawasan obyek wisata dapat berbentuk usaha dagang atau pelayanan jasa, baik di dalam maupun di luar kawasan obyek wisata, antara lain:

 Kegiatan usaha masyarakat tersebut akan dapat menciptakan suasana rasa ikut memiliki tempat mata pencaharian yang pada akhirnya akan mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sesuai dengan strategi pemerintah dalam pengembangan pariwisata  yang terkait dengan pengembangan peran serta masyarakat, pengembangan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan kesempatan dan peluang bagi masyarakat untuk manikmati manfaatnya, sehingga perkembangan kegiatan pariwisata ikut membantu kesejahteraan masyarakat.

Contoh Kasus:

ANALISIS SIKLUS HIDUP DESTINASI PARIWISATA BALI: KAJIAN EKONOMI PARIWISATA TERHADAP DESTINASI.

Pura Tanah Lot terletak di Pantai Selatan Pulau Bali tepatnya di wilayah  Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Keberadaan Pura Tanah Lot pada mulanya berhubungan erat dengan perjalanan Danghyang Nirartha atau Danghyang Dwijendra di Pulau Bali. Pura Tanah Lot didirikan pada abad ke XV masehi oleh Danghyang Nirartha atau yang dikenal sebagai Empu Bawu Rawuh yang berasal dari Kerajaan Majapahit di pulau Jawa. Saat ini, Pura Tanah Lot merupakan daya tarik utama bagi obyek wisata Tanah Lot, selain itu pula Tanah Lot memiliki daya tarik matahari tenggelam (SunSet), dan Aktivitas upacara keagamaan pada hari-hari tertentu.

Sejak tanggal 1 Juli 2000 pengelolaan obyek wisata Tanah Lot ditangani oleh Desa Adat Beraban dengan membentuk Badan Pengelola Obyek Wisata Tanah Lot (BPOWTL). Distribusi hasil pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot, berdasarkan surat perjanjian No. 01/HK/2000 tentang kerjasama pengelolaan obyek wisata Tanah Lot yang ditandatangani oleh Nyoman Adiwiryatama selaku Bupati Tabanan, I Made Deka selaku Bendesa Adat Beraban, I Gusti Gede Aryadi selaku pihak CV. Ary Jasa Wisata. Persentase yang disepakati bersama adalah sebesar (55%) diserahkan kepada Pemda, CV. Ari Jasa Wisata memperoleh sebesar (15%), Desa Adat Beraban sebesar (20%), Pura Tanah Lot dan Pura sekitarnya memperoleh sebesar (5%) dan sisanya (5%) dibagikan kepada Desa-Desa Adat se-Kecamatan Kediri. Persentase ini disepakati (diberlakukan) sampai tahun 2011 (Desa Adat Beraban, 2010)

Retribusi dikenakan untuk setiap pengunjung adalah sebesar Rp. 5000 untuk anak-anak Lokal, dan sebesar Rp.7500 untuk Dewasa Lokal. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara dikenakan satu tariff yaitu Rp. 10.000 baik untuk wisatawan anak-anak ataupun dewasa yang sudah termasuk asuransi. Retribusi parkir untuk kendaraan roda dua dikenakan biaya retribusi sebesar Rp. 2000 sedangkan kendaraan roda empat dikenakan biaya sebesar Rp.5000,  serta kendaraan roda enam sebesar Rp.10.000. Setiap pedagang yang memiliki kios dikenakan biaya sebesar Rp. 1.200/hari dan untuk pedagang yang hanya menggunakan lapak, dikenakan biaya Rp. 750/hari (Observasi, 2010)

 Pekerja badan operasional yang langsung diserap oleh obyek wisata Tanah Lot adalah sebanyak 167 orang. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa obyek wisata Tanah Lot telah memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan bagi Desa Beraban. Dan jumlah tenaga kerja yang diserap dari keseluruhan pedagang tetap dan pedagang tidak tetap adalah 645 orang. Dapat diketahui bahwa obyek wisata Tanah Lot secara langsung telah menyerap 812 orang tenaga kerja (Kantor Bendesa Beraban, 2010).  Sementara pedagang yang ada di Obyek Wisata Tanah Lot  sebanyak 528 pedagang (pedagang tetap dan pedagang tidak tetap). Persentase jumlah penduduk yang bekerja di sektor wiraswasta/pedagang adalah 24% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 607 orang.

Analisisnya, keberadaan Obyek Wisata Tanah Lot telah mampu melibatkan sebagian besar penduduk Desa Beraban dalam pengelolaan Obyek Wisata baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan objek Wisata Tanah Lot juga berdampak terhadap kondisi kepariwisataan di sekitar Obyek Wisata Tanah Lot itu sendiri. Oleh karena fenomena itu,  munculah beberapa hotel berbintang, villa, art shop, dan restoran di sekitar objek Wisata Tanah Lot yang tentunya berada pada wilayah Desa Adat Beraban. Berikut disajikan pertambahan  hotel, villa, pondok wisata, dan restoran yang ada di kawasan Desa Beraban dari tahun 2005 sampai dengan 2009.

Jumlah art shop sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan jumlah yang tetap karena letak art shop telah diatur dengan baik pada komplek tertentu dan diatur dalam bentuk lapak (stand). Sementara pembangunan restoran juga terkesan telah diatur dan dibatasi pembangunanannya. Begitu juga dengan pembangunan hotel dan villa juga telah diatur dengan baik oleh pemda dan penguasa desa di wilayah Desa Adat Beraban.

Analisisnya, berdasarkan data di atas, dapat diperkirakan bahwa pembangunan di Desa Beraban telah menerapkan tata wilayah dengan baik minimal dengan pembatasan jumlah fasilitas pendukung yang sangat mungkin berdampak pada lingkungan fisik dan sosial.

Analisis Sendiri:

Menurut saya mengapa StakeHolder penting dilakukan? Karena untuk mengidentifikasi kelembagaan-kelembagaan lokal berikut proses-proses untuk pengembangan kapasitasnya. Untuk membangun pondasi dan strategi partisipasi masyarakat. Serta untuk mengidentifikasi minat, kepentingan dan pengaruh para StakeHolder terhadap kegiatan atau proyek yang sedang berjalan.

Referensi: https://tourismbali.wordpress.com/2012/02/10/analisis-siklus-hidup-destinasi-pariwisata-bali-kajian-ekonomi-pariwisata-terhadap-destinasi/ http://karyatulisilmiah.com/peran-stakeholder-dalam-pengelolaan-pariwisata/

2. Etika yang Diperlukan dalam StakeHolder

StakeHolder dalam Etika Bisnis

Stakeholders dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Misalnya bilamana isu periklanan, maka stakeholder dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam isu periklanan, seperti nelayan, masyarakat pesisir, pemilik kapal, anak buah kapal, pedagang ikan ,pengelah ikan, pembudidaya ikan, pemerintah, pihak swasta dibidang periklanan, dan sebagainya. Stakeholder dalam hal ini juga dinamakan pemangkun kepentingan.

Lembaga-lembaga telah menggunakan istilah stakeholder ini secara luas kedalam proses pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isi atau rencana.

Stakeholder menurut definisinya adalah kelompok atau individu yang dukunganya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi. Clarkson membagi stakeholder menjadi dua : Stakeholder primer dan stakeholder sekunder.

Contoh Kasus:

Perusahaan ini melanggar Etika Bisnis

PT. Megasari Makmur

Perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah, dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk HIT juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia HIT juga mengekspor produknya ke luar Indonesia. Obat anti-nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Propoxur dan Diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang menganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung. HIT yang promosinya sebagai obat anti-nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan Propoxur tetapi juga Diklorvos (zat turunan Chlorine yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia). Obat anti-nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1 A (jenis semprot) dan HIT 17 L (cair isi ulang). Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megarsari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual dan muntah akibat keracunan, setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti-nyamuk HIT.

ANALISIS :

Dalam perusahaan modern, tanggung jawab atas tindakan perusahaan sering didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Tindakan perusahaan biasanya terdiri atas tindakan atau kelalaian orang-orang berbeda yang bekerja sama sehingga tindakan atau kelalaian mereka bersama-sama menghasilkan tindakan perusahaan. Jadi, siapakah yang bertanggung jawab atas tindakan yang dihasilkan bersama-sama itu? Pandangan tradisional berpendapat bahwa mereka yang melakukan secara sadar dan bebas apa yang diperlukan perusahaan, masing-masing secara moral bertanggung jawab. Lain halnya pendapat para kritikus pada pandangan tradisional, yang menyatakan bahwa ketika sebuah kelompok terorganisasi seperti perusahaan bertindak bersama-sama, tindakan perusahaan mereka dapat dideskripsikan sebagai tindakan kelompok, dan konsekuensinya tindakan kelompoklah, bukan tindakan individu, yang mengharuskan kelompok bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Kaum tradisional membantah bahwa, meskipun kita kadang membebankan tindakan kepada kelompok perusahaan, fakta legal tersebut tidak mengubah realitas moral dibalik semua tindakan perusahaan itu. Individu manapun yang bergabung secara sukarela dan bebas dalam tindakan bersama dengan orang lain, yang bermaksud menghasilkan tindakan perusahaan, secara moral akan bertanggung jawab atas tindakan itu. Namun demikian, karyawan perusahaan besar tidak dapat dikatakan “dengan sengaja dan dengan bebas turut dalam tindakan bersama itu” untuk menghasilkan tindakan perusahaan atau untuk mengejar tujuan perusahaan. Seseorang yang bekerja dalam struktur birokrasi organisasi besar tidak harus bertanggung jawab secara moral atas setiap tindakan perusahaan yang turut dia bantu, seperti seorang sekretaris, juru tulis, atau tukang bersih-bersih di sebuah perusahaan. Faktor ketidaktahuan dan ketidakmampuan yang meringankan dalam organisasi perusahaan birokrasi berskala besar, sepenuhnya akan menghilangkan tanggung jawab moral orang itu. Kita mengetahui bahwa Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam system dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Dari kasus diatas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran perusahaan besarpun berani untuk mmengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk. Mereka hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal. Mengenyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya . dalam kasus HIT sengaja menambahkan zat diklorvos untuk membunuh serangga padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut bila dihisap oleh saluran pernafasan dapat menimbulkan kanker hati dan lambung. Dan walaupun perusahaan sudah meminta maaf dan juga mengganti barang dengan memproduksi barang baru yang tidak mengandung zat berbahaya tapi seharusnya perusahaan jugamemikirkan efek buruk apa saja yang akan konsumen rasakan bila dalam penggunaan jangka panjang. Sebagai produsen memberikan kualitas produk yang baik dan aman bagi kesehatan konsumen selain memberikan harga yang murah yang dapat bersaing dengan produk sejenis lainnya.

Analisis Sendiri:

Menurut saya, seorang pemangku kepentingan adalah seseorang yang mempunyai sesuatu yang dapat ia peroleh atau akan kehilangan akibat dari sebuah proses perencanaan atau proyek. Dalam banyak siklus, mereka disebut sebagai kelompok kepentingan, dan mereka bisa mempunyai posisi yang kuat dalam menentukan hasil suatu proses politik. Seringkali akan sangat bermanfaat bagi proyek penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan dan kepedulian berbagai pemangku kepentingan, terutama bila proyek-proyek ini bertujuan mempengaruhi kebijakan.

Referensi: https://zufasupriyadi.wordpress.com/2014/05/25/hubungan-stakeholder-dengan-organisasi-perusahaan/ https://nildatartilla.wordpress.com/2013/02/09/contoh-kasus-pelanggaran-etika-bisnis-oleh-pt-megasari-makmur/ http://oktaviantinovi.blogspot.co.id/2013/08/etika-stakeholders.html